Peran BPUPKI Dalam Persiapan KEMERDEKAAN INDONESIA

Menjelang tahun 1944 kekuasaan Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai mengalami kemunduran dan keadaannya makin terdesak. Panglima Komando Pertahanan Pasifik Barat Daya, Jenderal Douglas Mac Arthur yang saat Perang Asia Pasik dikalahkan oleh pasukan Jepang di Filipina, malah kembali membalikkan keadaan. Jenderal Douglas Mac Arthur menggunakan siasat ’’loncat katak” berhasil memojokkan pertahanan pasukan Jepang. Satu per satu pulau-pulau di wilayah Australia dan Jepang dapat direbutnya kembali.


Keadaan di negeri Jepang pula makin memburuk, moral masyarakat menurun. Hal ini mengakibatkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Pada tanggal 7 September 1944 pada saat pelantikannya, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan sidang Parlemen Jepang (Teikoku Ginkai) memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Hindia Timur (Indonesia).

Janji itu diucapkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia tetap membantu Jepang dalam menghadapi Sekutu. Berawal dari janji kemerdekaan dan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik muncullah beragam peristiwa menjelang proses pembentukan negara Indonesia.

Sebagai tindak lanjut “Janji Kemerdekaan” PM Koiso maka pada tanggal 1 Maret 1945 Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai) yang disingkat Badan Penyelidik.

BPUPKI bertujuan guna memperdalam mengenai hal-hal penting tentang tata pemerintahan guna mewujudkan Indonesia merdeka. Anggotanya berjumlah 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang, tanpa hak suara. Ketuanya Radjiman Wedyoningrat, seorang nasionalis tua, wakil ketuanya R.P. Soeroso dan seorang Jepang. Upacara peresmiannya dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945, di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta.

Sidang pertama BPUPKI, 29 Mei-1 Juni 1945 mendiskusikan rumusan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka. Muh. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno menyampaikan gagasannya. Pada sidang 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengajukan lima pokok atau dasar negara yang disebut Pancasila, Setelah sidang pertama BPUPKI memasuki masa reses selama satu bulan lebih. Sebelum masa reses tersebut, BPUPKI membuat panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang disebut Panitia Sembilan.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan bermusyawarah di kediaman Ir. Soekarno dan berhasil merumuskan sebuah dokumen yang disebut Piagam Jakarta (sebuah nama yang diusulkan Muh. Yamin). Pada sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 1945 didiskusikan perumusan terakhir rencana hukum dasar oleh Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno pula.

Sidang kedua BPUPKI dilanjutkan tanggal 14 Juli 1945 untuk menerima laporan Panitia Perancang Hukum Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh.Hatta dan Rajiman Wedyodiningrat bertolak ke Dalat (Vietnam Selatan) karena panggilan Marsekal Terauci, Panglima Mandala Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu Terauci membicarakan keputusan pemerintah Kemaharajaan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui PPKI.

Demikian penjelasan mengenai PERAN BPUPKI DALAM PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA, semoga bisa bermanfaat.
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel