Petisi SOETARJO DAN Perjuangan Gabungan POLITIK INDONESIA (GAPI)

Langkah-langkah baru dalam pergerakan nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan non-kooperatif jelas tak mendapat jalan, sementara gerakan kooperatif mendapat persetujuan pemerintah Hindia Belanda.

Petisi SOETARJO DAN Perjuangan Gabungan POLITIK INDONESIA (GAPI)

Usaha perjuangan guna mendapatkan kemerdekaan tetap terdapat celah dari kebijakan kolonial yang dijalankan di Indonesia, yakni ialah perjuangan lewat Dewan Rakyat (Volksraad). Partai-partai politik masih memiliki kesempatan guna melakukan aksi bersama sehingga munculah dengan apa yang disebut Petisi Soetarjo pada tanggal 15 Juli 1936.

Soetarjo memberi saran untuk pemerintah Hindia Belanda supaya melangsungkan Konferensi Kerajaan Belanda yang mengupas mengenai status politik yang berbentuk otonomi, walaupun tetap ada di dalam batas Pasal 1 UUD Kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam menentukan kebijakan politik, sosial, dan ekonomi.

Petisi pula ditandatangani Datuk Tumenggung, I. J. Kasimo, Ratulangi, dan juga Kwo KwatTiong bisa dilihat sebagai usaha guna keluar dari masalah dan kesulitan yang dialami para nasionalis. Namun, berbagai k pihak memberikan kritik bahwa petisi itu sama halnya dengan meminta-minta untuk dikasihani, lain pihak memandang petisi itu bisa mengurangi perjuangan otonomi yang dilakukan pihak lain. Biasanya, pihak Belanda menolak petisi tersebut dan Vaderlandse Club (VC) menganggap hal tersebut terlalu dini.

Berdirinya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dilatarbelakangi adanya penolakan Petisi Soetardjo dan gentingnya situasi internasional menjelang pecahnya Perang Dunia II. GAPI bukanlah sebuah partai, melainkan hanya sebuah wadah kerja sama partai- partai. GAPI dibentuk oleh M.H. Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939.

Pasundan, PSII, Parindra, Gerindo, Persatuan Mipahasa, dan juga Persatuan Partai Katholik (PPK) merupakan partai-partai yang tergabung ke dalam GAPI. Gapi menginginkan hak dalam menentukan tujuan dan juga pemerintahannya sendiri. Pada kongres yang pertama tanggal 4 Juli 1939 GAP! menuntut Indonesia berparlemen.

Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi GAPI. Untuk menjawabnya pemerintah hanya membentuk Komisi Visman. Tetapi, pelaksanaan Komisi tersebut masih sangat mengecewakan, hal ini dikarenakan sebab hasil yang dicapai komisi tersebut hanyalah keinginan sebagian orang-orang Indonesia yang tetap terikatan dengan kerajaan Belanda.

Demikian penjelasan mengenai PETISI SOETARJO DAN PERJUANGAN GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI), semoga bisa bermanfaat.

0 Response to "Petisi SOETARJO DAN Perjuangan Gabungan POLITIK INDONESIA (GAPI)"

Posting Komentar

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel