Membahas Materi Pengertian Hukum Pidana Beserta Sumber dan Klasifikasi Jenis Hukum Pidana Terlengkap

Membahas Materi Pengertian Hukum Pidana Beserta Sumber dan Klasifikasi Jenis Hukum Pidana Terlengkap - Hukum Pidana adalah total keputusan yang pilih perbuatan apa yang dilarang dan terhitung didalam tindak pidana serta pilih hukuman apa yang dapat dijatuhakan pada yang melakukannya.

Membahas Materi Pengertian Hukum Pidana Beserta Sumber dan Klasifikasi Jenis Hukum Pidana Terlengkap


Istilah hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu Strafrecht, Straf berarti pidana dan recht berarti hukum. Secara umum, hukum berarti seperangkat kaidah atau pegangan yang menyesuaikan manusia untuk melakukan suatu hal yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Sedangkan, pidana adalah sanksi atau hukuman.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

W.P.J Pompe
Menurut W.P.J Pompe, Hukum Pidana adalah semua keputusan ketetapan hukum tentang perbuatan-perbuatan yang bisa dijatuhkan pidana dan keputusan pidana yang sesuai.

Soedarto
Menurut Soedarto, Hukum Pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan atas perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat khusus supaya sebabkan pidana.

Moelyatno
Menurut Moelyatno, Hukum Pidana adalah bagian berasal dari total hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar keputusan tentang kelakuan pidana, pertanggung jawaban hukum pidana, dan bagaimana caranya untuk menuntut orang yang disangka lakukan kelakuan pidana ke pengadilan.


Asas-Asas Hukum Pidana

Adapun asas-asas hukum pidana yaitu:

a. Asas Legalitas, yaitu tidak ada kelakuan bisa dipidana terkecuali atas kekuatan keputusan pidana di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebelum akan kelakuan berikut dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sehabis kelakuan dilakukan ada perubahan di dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang digunakan adalah keputusan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, yaitu untuk menjatuhkan pidana terhadap orang yang lakukan tindak pidana, perlu dilakukan terkecuali ada unsur kekeliruan terhadap diri orang tersebut.

c. Asas Teritorial, yaitu artinya ketetapan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua pidana yang terjadi di area yang jadi teritorial NKRI, juga kapal berbendera Indonesia, Pesawat terbang Indonesia dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP)

d. Asas Nasionalitas Pasif, artinya ketetapan hukum pidana Indonesia yang berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan keperluan negara (Pasal 4 KUHP)

e. Asas Nasionalitas Aktif, artinya ketetapan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang lakukan tindak pidana dimana pun ia berada (Pasal 5 KUHP).


Sumber Hukum Pidana

Adapun sumber-sumber hukum pidana, dibagi menjadi 2 yakni sumber hukum tercantum dan sumber hukum tidak tertulis

a. Sumber hukum pidana tertulis, yaitu:
  • Sumber hukum tercantum dan terkodifikasi sekiranya KUHP atau UU 3/1981
  • Sumber hukum tercantum dan tidak terkodifikasi atau tersebar ke di dalam aturan perundang-undangan lain layaknya UU Korupsi, UU Psikotropika, UU Narkoba, UU Pencucian Uang dan lain sebagainya.

b. Sumber pidana tidak tercantum dan tidak terkodefikasi adalah hukum adat.


Klasifikasi Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana sanggup dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

a. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formiil
  • Hukum pidana materiill, yaitu hukum pidana yang menyesuaikan mengenai kelakuan pidana.
  • Hukum pidana formiil, yaitu hukum pidana yang menyesuaikan mengenai tata langkah menegakan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.

b. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif
  • Hukum pidana objektif, yaitu hukum yang mengenai dengan substansi hukum pidana yang memuat kelakuan yang dilarang dan formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana tersebut.
  • Hukum pidana subjektif, yaitu hukum pidana yang mengenai dengan hak negara untuk menggerakkan kewenangan pada orang yang sudah melaksanakan suatu tindak pidana.

c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus
  • Hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi seluruh warga negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan mutu pribadi subjek hukum tertentu.
  • Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang didasarkan atas basic subjek hukum maupun basic pengaturannya.

d. Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Lokal dan Hukum Pidana Internasional
  • Hukum pidana nasional, yaitu hukum yang berlaku atas basic asas teritorial berarti bahwa ketetapan pidana berlaku bagi tiap tiap orang yang melaksanakan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia dan dibikin oleh DPR dengan Presiden dan juga wujud hukum berasal dari hukum pidana nasional yaitu undang-undang.
  • Hukum pidana lokal, yaitu hukum pidana yang dibikin oleh DPRD dengan dengan Gubernur, Bupati atau Walikota dan wujud berasal dari hukum pidana lokal dimuat didalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja.
  • Hukum pidana internasional, yaitu seperangkat peraturan yang menyangkut kejahatan internasional yang penegakannya dilaksanakan oleh negara atas basic kerjasama internasional atau oleh penduduk internasioal melalui suatu lembaga internasional.

e. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis
  • Hukum pidana tertulis, yaitu hukum pidana undang-undang yang terdiri berasal dari hukum pidana kodifikasi seperti KUHP dan KUHAP dan hukum pidana di luar kodifikasi, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana ini yang dilaksanakan oleh negara konsekuensi asas legalitas.
  • Hukum pidana tidak tertulis, yaitu hukum pidana kebiasaan yang keberlakuannya dipertahankan dan sanggup dipaksakan oleh penduduk kebiasaan setempat.

0 Response to "Membahas Materi Pengertian Hukum Pidana Beserta Sumber dan Klasifikasi Jenis Hukum Pidana Terlengkap"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...