TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN MPR



MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi di negara Indonesia yang strukturnya dibentuk berdasarkan pemilihan langsung legislatif, bersamaan dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN MPR


TUGAS DAN WEWENANG MPR

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan wewenang MPR antara lain sebagai berikut:
1.       MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. (Pasal 3 Ayat (1)) 
2.       MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. (Pasal 3 ayat (3)) 
3.       Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang dalam memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. (Pasal 8 Ayat (2))
4.       MPR melantik presiden dan/atau wakil presiden. (Pasal 3 Ayat (2))
5.       Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. (Pasal 8 Ayat (1))
6.       Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan  calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. (Pasal 8 Ayat (1))

HAK DAN KEWAJIBAN MPR
Anggota MPR memiliki hak dan kewajiban yang mesti dilaksanakan untuk setiap anggota MPR. Hak dan kewajiban MPR antara lain adalah sebagai berikut.

1.       Hak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR memiliki beberapa hak. Hak-hak MPR ialah sebagai berikut:
-          Mengajukan usul dalam perubahan pasal-pasal yang tercantum didalam UUD NKRI Tahun 1945.
-          Menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan.
-          Memilih dan dipilih.
-          Melakukan pembelaan diri.
-          Keuangan dan administrasi.
-          Imunitas.
-          Protokoler.

2.       Kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban-kewajiban MPR ialah sebagai berikut:
-          Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
-          Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
-          Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
-          Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah
-          Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI

Demikian penjelasan mengenai TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN MPR, semoga dapat bermanfaat.

Subscribe to receive free email updates: