LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA



Ada berbagai lembaga yang berkiprah dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, diantaranya ialah sebagai berikut:

a.      Lembaga yang didirikan pemerintah
Beberapa lembaga HAM yang didirikan pemerintah, antara lain:

1)      Komnas HAM  (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
Komnas HAM dibentuk dengan Keppres No. 50 Tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993. Keberadaan HAM lebih kuat dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan pembentukan Komnas Ham yakni:
a)      Membantu pengembangan kondisiyang mendukung bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB.
b)      Meningkatkan perlindungan serta penegakan HAM guna mendukung pembangunan nasional yakni berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya.

Komnas HAM melaksanakan empat macam fungsi, yakni pengkajian, penelitian, penyuluhan dan mediasi tentang HAM. Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara RI. Komnas HAM beranggotakan 35 orang, dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh presiden.

LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Keanggotaan Komnas HAM dari tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan dan menghormati HAM. Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM lima tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

2)      Pengadilan HAM
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Di samping itu juga dikenal Pengadilan HAM Ad Hoc, yang diberi kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat  yang terjadi sebelum diundangkannya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan  HAM. 


3)      Komnas perlindungan anak
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak juga merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 74 menyatakan “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan UU ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Beberapa tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia ialah:
a)      Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan perlindungan anak.
b)      Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

4)      Kepolisian Negara RI
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 5 ayat (2) menyatakan “Kepolisian Negara RI adalah kepolisian yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyatakan, “Kepolisian Negara RI merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adapun tugas pokok Kepolisan Negara RI diatur dalam Pasal 13, yakni:
a)      Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b)      Menegakkan hukum.
c)      Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

5)      Kejaksaan dan pengadilan

b.      Lembaga HAM yang didirikan oleh masyarakat
Lembaga HAM yang didirikan masyarakat yakni Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) HAM, contohnya Yayasan Lemabaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Tujuan lembaga tersebut ialah memberikan bantuan hukum untuk mencegah adanya ledakan-ledakan gejala sosial dan keresahan sosial, serta mengembalikan wibawa hukum dan wibawa peradilan

Demikian penjelasan mengenai LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA, semoga dapat bermnafaat.

Subscribe to receive free email updates: