KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA

Konsep kekuasaan tentu saja ialah konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari hari konsep ini sering sekali terdengar baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun media elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu?

KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA


Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki amat banyak kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan.

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan di satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter.

Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasaan,perlu adanya pemisahan ataupun pembagian mkekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun  yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.

Apa sebenernya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim didalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (divisions of power) ialah dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya.

Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya ataupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang termasuk lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi serta kerja sama.

Setiap lembaga menjalan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan ialah Amerika Serikat.

Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, pada dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), namun tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi tentang diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang diterapkan Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

a)      Pembagian kekuasaan secara horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal yakni pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di laksanakan pada tingkatan pemerintahan pusat serta pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Pergeseran yang dimaksud ialah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yakni:

1)      Kekuasaan konstitutif, ialah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2)      Kekuasaan eksekutif, ialah kekuasaan berfungsi menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan tentang Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

3)      Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan tersebut dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

4)      Kekuasaan yudikatif, atau yang sering disebut kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

5)      Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

6)      Kekuasaan moneter, ialah kekuasaan untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yakni antara pemerintahan daerah (Kepala daerah atau Wakil kepala daerah) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Provinsi (Gubernur atau Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi.

Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota) dan DPRD kabupaten ataupun kota.


b)     Pembagian kekuasaan secara vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya,  ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupateen dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang. Berdasrkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota).

Pada pemerintah daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang di tentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul selaku konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom (Provinsi dan kabupaten atau kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, petahanan, dan keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.

Hal itu ditegaskan dalam pasar 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankakn otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.


Demikian penjelasan mengenai KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA, semoga dapat bermanfaat.

Subscribe to receive free email updates: