PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI MENURUT PARA AHLI DAN ASPEK PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT DEMOKRATIS

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi.

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI MENURUT PARA AHLI DAN ASPEK PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT DEMOKRATIS


Menurut Masykuri Abdillah, prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari prinsip persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dalam pandangan Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yakni kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi dan kebebasan berserikat.

Sementara itu, Inu Kencana lebih merinci lagi tentang prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

a.       Adanya pembagian kekuasaan
b.      Adanya pemilihan umum yang bebas
c.       Adanya manajemen yang terbuka
d.      Adanya kebebasan individu
e.       Adanya peradilan yang bebas
f.       Adanya pengkuan hak minoritas
g.      Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum
h.      Adanya pers yang bebas
i.        Adanya beberapa partai politik
j.        Adanya musyawarah
k.      Adanya persetujuan dewan parlemen
l.        Adanya pemerintahan yang konstitusional
m.    Adanya ketentuan tentang pendemokrasian
n.      Adanya pengawasan terhadap adminsitrasi publik
o.      Adanya perlindungan hak asasi
p.      Adanya pemerintah yang bersih
q.      Adanya persaingan keahlian
r.        Adanya mekanisme politik
s.       Adanya kebijaksanaan negara

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk manusia atau masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi tidak boleh menjadi gagasan yang utopis ( angan-angan saja ) dan berada dalam alam retorika semata, melainkan sebagai sesuatu yang mendesak dan harus atau wajib untuk diterapkan dalam berbagai hubungan sosial kemasyarakatan, kebangsaan serta kenegaraan.

Prinsip-prinsip negara demokratis yang telah disebutkan kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih praktis untuk bisa diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini lalu dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara.

Untuk mengukur suatu negara ataupun suatu pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakn demokratis dapat dilihat dari empat aspek berikut ini:


a.      Masalah pembentukan negara
Kita percaya bahwa proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, serta pola hubungan yang akan terbangun. Untuk sementara ini, pemilihan umum, dipercaya sebagai salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik.

b.      Dasar kekuasaan negara
Masalah tersebut menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggung jawabannya langsung kepada rakyat.

c.       Susunan kekuasaan negara
Kekuasaan negara dijalankan secara distributif guna menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu “tangan/wialayah”. Penyelanggaraan kekuasaan negara sendiri haruslah diatur dalam suatu tata aturan yang membatasi dan sekaligus memberikan dalam pelaksanaannya.

Aturan yang ada patut memastikan setidaknya ada dua hal utama, yaitu:
1)      Memungkinkan terjadinya desentralisasi untuk menghindari sentralisasi
2)      Memungkinkan pembatasan supaya kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas

d.      Masalah kontrol rakyat
Apakah dengan berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik. Yaitu suatu relasi kuasa yang simetris memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.


Demikian penjelasan mengenai PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI MENURUT PARA AHLI DAN ASPEK PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT DEMOKRATIS, semoga dapat bermanfaat.

Subscribe to receive free email updates: