PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER, PRESIDENSIAL, DAN SEMI PRESIDENSIAL

1.      Sistem Parlementer
Sistem parlementer ialah sistem pemerintahan yang parlemennya mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen mempunyai wewenang mengangkat perdana menteri.

PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER, PRESIDENSIAL, DAN SEMI PRESIDENSIAL


Perdana menteri merupakan kepala pemerintahan, presiden hanya sebagai simbol kepala negara saja. Kepala negara bisa juga berupa raja, kaisar yang memperoleh hak waris secara turun-temurun.

Pemegang kekuasaan eksekutif ialah perdana menteri. Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen yang merupakan lembaga perwakilan rakyat serta bisa dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.

Dalam pemerintahan sistem parlementer, hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif amat erat. Keanggotaan badan legislatif dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Adapun badan eksekutif atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dipilih berdasarkandukungan suara terbanyak dari badan legislatif (dewan perwakilan rakyat).

Kabinet yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh sebab itu, kedudukan kabinet sangat bergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila kabinet dapat mempertanggung jawabkan tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tidak akan terjadi suatu hal. Namun, jika badan perwakilan rakyat tidak bisa menerima pertanggungjawaban kabinet, maka kemungkinannya dewan perwakilan rakyat akan menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

Dikarenakan sangat bergantung kepada badan perwakilan rakyat, posisi pemerintahan dengan sistem parlemeneter sangat labil. Apalagi kalu persaingan memperebutkan kursi di badan legislatif sangat tinggi. Hal ini biasanya terjadi jika terdapat jumlah partai yang banyak dalam memperebutkan suara mayoritas di lembaga legislatif dan kabinet terbentuk berdasarkan koalisi beberapa partai.

Sistem parlementer pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959 yang membawa akibat sering terjadinya pergantian kabinet. Negara yang menganut sistem ini di antaranya Inggris, Pakistan, Ukraina dan Jepang.


2.      Sistem Presidensial
Sistem presidensial ialah sistem pemerintahan negara republik yang kekuasaan eksekutifnya dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Pada sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Ini berarti presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam negara. Menteri-menteri negara diangkat serta ditunjuk oleh presiden, sehingga mereka bertanggung jawab kepada presiden. Presiden menjalankan fungsi eksekutif dan bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan lembaga legislatif. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif namun juga tidak bisa membubarkan lembaga legislatif.

Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif bersifat fungsional. Artinya, badan yang satu tidak bergantung pada yang lainnya. Badan eksekutif terpisah dari badan legislatif ataupun parlemen. Sistem ini merupakan aplikasi dari teori pemisahan kekuasaan.

Teori ini merupakan pikiran John Locke yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Menurut John Locke, kekuasaan negara dipisah antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Dalam hal ini badan legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan federatif meliputi kekuasaan tidak termasuk kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Sama seperti John Locke, Montesquieu membagi kekuasaan negara secara terpisah atas tiga jenis yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ialah mengawasi dan mengambil tindakan apabila eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang terbukti menyimpang dari undang-undang yang digariskan.

Negara yang emnganut sistem presidensial di antaranya Amerika Serikat, Filipina dan Indonesia.

3.      Sistem semi presidensial
Sistem semipresidensial ialah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan, yakni sistem parlementer dan sistem presidensial. Pendapat lain menyebutnya sistem yang berada di antara presidensial dan parlementer. Terkadang, hal ini juga disebut dengan dualisme ekskutif. Ada pula yang menyebutnya kepemimpinan rangkap karena yang memimpin presiden dan perdana menteri.

Negara-negara yang emnjalankan sistem presidensial ini misalnya Prancis, Finlandia, Austria, Argentina, Irlandia, Islandia dan Portugal



Demikian penjelasan mengenai PENGERTIAN SISTEMPEMERINTAHAN PARLEMENTER, PRESIDENSIAL, DAN SEMI PRESIDENSIAL, semoga dapat bermanfaat.

Subscribe to receive free email updates: