OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PENGERTIAN, TUGAS, WEWENANG DAN ASAS-ASAS LANDASANNYA

Otoritas jasa keuangan ialah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelanggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan guna menggantikan peran Bapepam-LK.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PENGERTIAN, TUGAS, WEWENANG DAN ASAS-ASAS LANDASANNYA


OJK dibentuk dengan tujuan supaya keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan bisa terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat.

1.      Tugas dan wewenang OJK
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a.       Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
b.      Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
c.       Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki wewenang:

a.       Menetapkan peraturan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2011
b.      Menetapkan [eraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
c.       Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
d.      Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
e.       Menerapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
f.       Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
g.      Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelola statuer pada Lembaga Jasa Keuangan.
h.      Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
i.        Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

a.       Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
b.      Mengawasi pelaksanan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
c.       Melakukan pengawasan, pemerikasaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
d.      Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu
e.       Melakukan penunjukan pengelola statuer
f.       Menetapkan penggunaan pengelola statuer
g.      Menetapkan sanksi adminsitratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
h.      Memberikan dan atau mencabut:
1)      Izin usaha
2)      Izin orang perseorangan
3)      Efektifnya pernyataan pendaftaran
4)      Surat tanda terdaftar
5)      Persetujuan melakukan kegiatan usaha
6)      Pengesahan
7)      Persetujuan atau penetapan pembubaran
8)      Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.


2.      Asas-asas OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

a.       Asas independensi, ialah independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas serta wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.      Asas kepastian hukum, ialah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
c.       Asas kepentingan umum, ialah asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
d.      Asas keterbukaan, ialah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK.
e.       Asas profesionalitas, ialah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksan dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.       Asas integritas, ialah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
g.      Asas akuntabilitas, ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus bisa dipertanggung jawabkan kepada publik umum.


Demikian penjelasan mengenai OTORITAS JASAKEUANGAN (OJK): PENGERTIAN, TUGAS, WEWENANG DAN ASAS-ASAS LANDASANNYA, semoga dapat bermanfaat.

Subscribe to receive free email updates: